Bandar Lampung – Edi, salah satu pengrajin tahu di Kelurahan Sumber Agung mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang turut menaikkan harga produksi mereka kepada anggota DPRD Bandar Lampung Fraksi PKS, Agus Djumadi, Jumat, 18/2/2022.
Edi menuturkan, saat ini harga kedelai mencapai harga 12 ribu perkilogram dari yang sebelumnya sekitar 9 ribu. Dengan kenaikan harga, otomatis mempengaruhi ongkos produksi tahunya. Dengan kenaikan tersebut, Edi sebenarnya merasa berat untuk menaikkan harga tahunya, karena ia melihat kondisi masyarakat sedang susah.
“Harga tahu tidak saya naikkan, tetap normal saya jual 7ribu perbungkus. Saya ga tega mau naikin harga, masyarakat lagi susah. Apalagi sekarang, nyari minyak goreng juga susah. Jadi biar harganya tetap,” kata Edi.
Tidak hanya harga kedelai yang dikeluhkan Edi, dia juga mengeluhkan dengan naik dan langkanya minyak goreng di pasar, supermarket hingga kios-kios untuk keperluan rumah tangganya.
“Susah nyari minyak goreng, sekali dapet seliter harganya bisa sampe 25 ribu,” kata Edi.
Edi berharap pemerintah bisa mengatur agar harga kedelai turun. Sehingga perajin tahu skala kecil seperti dirinya bisa bertahan hidup dikondisi pandemi seperti saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Agus Djumadi mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor membuat pemerintah tak mampu mengendalikan harga kedelai. Meski demikian, Ia berharap mahalnya harga kedelai ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Sebab para perajin hanya ingin harga kedelai kembali stabil.
“Yang dibutuhkan para perajin tahu tempe seperti Pak Edi ini adalah campur tangan pemerintah untuk bisa menurunkan harga kedelai, sehingga pelaku usaha kecil tidak kebingungan,” kata Agus.
Terkait minyak goreng, Agus sangat menyayangkan adanya pelaku penimbun minyak goreng di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok tersebut.
Dengan adanya kenaikan harga bahan pangan ini, Agus mengharapkan pemerintah, Kementerian Perdagangan dan aparatur terkait untuk menjaga distribusi minyak goreng di pasaran.
Jangan sampai nanti saat dari pabrik sudah didistribusikan, ternyata tidak sampai ke toko dan supermarket, dan kelangkaan terjadi lagi. Sehingga di sini peran pemerintah daerah untuk memastikan stok aman, barangnya ada, dan masyarakat bisa diperlukan”, ujar Agus.
Agus mengapreasiasi operasi pasar yang dilakukan pemerintah kota di setia kecamatan, hanya saja Agus menilai operasi pasar masih memiliki keterbatasan.
Ada baiknya ada alternatif selain operasi pasar.Operasi pasar tetap berjalan, tapi pemerintah juga harus memastikan minyak goreng tersedia di toko-toko atau ritel modern. Jadi jangan sampai judulnya minyak goreng murah, tapi barangnya tidak ada”, pungkas Agus.